Rapat Kerja Teknis Pembinaan (RAKERNIS BIN) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022

Pada hari Selasa, 20 September 2022 Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Laksmi Indriyah, R., SH., LL.M. beserta Para Kepala Seksi dan Staf Sub Bagian Pembinaan mengikuti Pembukaan Rapat Kerja Teknis Pembinaan (RAKERNIS BIN) Tahun 2022 secara virtual yang dipimpin oleh Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin dengan tema “Optimalisasi Peran Kejaksaan Menyongsong Indonesia Maju” bertempat di Ruang Aula Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. Rakernis tersebut berlangsung selama dua hari, dari tanggal 20 s.d. 21 September 2022.

KEGIATAN BANTUAN HUKUM NON LITIGASI JAKSA PENGACARA NEGARA KN KOTA BEKASI, MENINDAK LANJUTI PERMOHONAN 36 SKK DARI BPJS KESEHATAN KOTA BEKASI

Pada hari Senin, 22 Agustus 2022 pukul 10.00 WIB S/D 13.00 WIB, bertempat diruang aula Kejaksaan  Negeri Kota Bekasi menyelenggarakan kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi, berupa penagihan terhadap Badan Usaha yang belum melaksanakan kewajibannya, membayar iuran BPJS Kesehatan.

Terdapat permasalahan banyaknya Badan Usaha yang menunggak pembayaran iuran, dengan alasan situasi covid 19 beberapa tahun terakhir yang menyulitkan dunia usaha sehingga berimbas pada pengurangan tenaga kerja, bahkan penonaktifan sementara kegiatan usahanya. Sementara itu, banyak Badan Usaha yang tidak memahami peraturan terkait BPJS Kesehatan, sehingga tidak melaporkan kendala usaha yang dihadapi tersebut kepada BPJS Kesehatan, maka sebagai akibatnya tagihan iuran berjalan terus. Padahal BPJS Kesehatan memiliki aturan/ kebijakan berupa kesempatan meringankan biaya iuran yang belum terselesaikan, maupun dengan cara dicicil dari mulai bulan September 2022 sampai dengan Desember 2022. Mekanisme bayar dicicil tersebut memungkinkan Badan Usaha untuk menyelesaikan kewajibannya.

Beberapa Badan Usaha telah sepakat pembayaran iuran dengan cara dicicil, sementara yang lainnya masih dalam proses penyelesaian internal.

PENYERAHAN DOKUMEN SERTIFIKAT LAHAN ASET MILIK PEMERINTAH KOTA BEKASI DARI KEPALA KANTOR PERTANAHAN ATR/BPN KEPADA PEMERINTAH KOTA BEKASI

Pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 pukul 07.00 s/d selesai Tim JPN yang dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi menghadiri kegiatan Penyerahan Dokumen Sertifkasi Lahan Aset Milik Pemerintah Kota Bekasi dari Kepala Kantah ATR/BPN kepada Pemerintah Kota Bekasi yang bertempatkan di Plaza Kantor Pemerintah Kota Bekasi.

Adapun kegiatan Penyerahan Dokumen Sertifkat Lahan Aset Milik Pemerintah Kota Bekasi dari Kepala Kantor ATR/BPN kepada Pemerintah Kota Bekasi dihadiri oleh: Plt. Wali Kota Bekasi, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Tim Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Kota Bekasi dan disaksikan langsung oleh Organisasi Perangkat Daerah Kota Bekasi. Acara tersebut adalah bentuk dari pendampingan hukum yang dilakukan Tim JPN Kejaksaan Negeri Kota Bekasi yang merupakan upaya untuk memastikan terlaksananya pengamanan hukum dalam rangka mencegah dan melindungi Barang Milik Daerah berupa bidang tanah dari potensi munculnya persoalan hukum dikemudian hari, seperti adanya sengketa, gugatan, atau peralihan kepemilikan kepada pihak lain secara tidak sah, dan pendampingan hukum yang diberikan merupakan bagian dari upaya untuk menyempurnakan tata kelola asset daerah, sehingga kedepan hari BPKAD Bidang Aset daerah Kota Bekasi mampu untuk dioptimalkan penggunaan dan pemanfaatannya dalam menunjang fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Antara Kejaksaan Negeri Kota Bekasi Dengan BPJS Ketenagakerjaan Bekasi Kota Tentang Penanganan Masalah Hukum Perdata Dan Tata Usaha Negara

Pada hari Jumat 24 Juni 2022 pukul 09.00 Wib s.d 10.30 Wib TIM JPN yang dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi melaksanakan kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Kejaksaan Negeri Kota Bekasi dengan BPJS Ketenagakerjaan Bekasi Kota tentang Penanganan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara meliputi, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain yang bertempatkan di Ruang Aula Kejaksaan Negeri Kota Bekasi.

Bahwa kegiatan Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama (MOU) dihadiri oleh: Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Bekasi Kota, Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Kasubag Pembinaan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Kasi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Kasi Barang Bukti Kejaksaan Negeri Kota Bekasi dan Tim Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Bekasi Kota memberi apresiasi kepada Tim JPN yang diketuai oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi atas kinerja tim JPN telah memulihkan keuangan negara terhitung sampai dengan tanggal 9 Juni 2022 sebesar Rp.1.523.688.339,- (satu milyar lima ratus dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Rapat Koordinasi Penyelesaian Sertifikat Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Bekasi Dan Penyerahan Sebagian Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Kota Bekasi

Tim Jaksa Pengacara Negara pada Kejari Kota Bekasi yang dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri mengikuti Rapat Koordinasi Penyelesaian Sertifikat aset Tanah Milik Pemeritah Kota Bekasi yang dilaksanakan pada hari selasa tanggal 31 Mei 2022 pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Kantor Pertanahan Kota Bekasi. Kegiatan tersebut terlaksana atas inisiasi dari Tim Jaksa Pengacara Negara pada Kejari Kota Bekasi sebagai tindak lanjut atas surat permohonan pendampingan dari Pemerintah Kota Bekasi  terkait kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah Tahun 2022. Rapat Koordinasi dihadiri oleh Plt. Wali Kota Bekasi, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi,Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Kepala BPKAD Kota Bekasi dan Tim, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bekasi dan Tim, dan Tim  Jaksa Pengacara Negara.

Adapun pada kegiatan tersebut dibahas beberapa hal yang menjadi kendala-kendala dan solusi atas pensertifkatan tanah milik Pemerintah Kota Bekasi sehingga percepatan pensertifikatan tanah aset milik Pemerintah Kota Bekasi dapat teralisasikan segera. Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan  27 (dua puluh tujuh) sertifikat tanah milik Pemerintah Kota Bekasi oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi Kepada Plt. Wali Kota Bekasi. Selain itu, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi berkomitmen akan menyelesaikan sebanyak 22 (dua puluh dua) sertifikat atas tanah milik Pemerintah Kota Bekasi dalam waktu 2 (dua) minggu kedepan.

Sidang Perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 19 Kota Bekasi Pada Pengadilan Negeri Bandung Jawa Barat

Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung telah memeriksa dan memutus perkara atas nama Drs. Urip Kusnadji, M.M dengan putusan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 3,  pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP tentang Tipikor dengan hukuman 5 (lima) Tahun penjara, Uang Pengganti Rp. 702.793.950,- (tujuh ratus dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) subsidiair 2 (dua) tahun Penjara, denda  Rp. 300.000.000,- (tiga ratus Juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan Kurungan.

Pada saat ini perkara a quo masih dalam tahap upaya hukum banding. Sejak diajukannya upaya banding maka perkara Drs. Urip Kusnadji, MM akan diperiksa oleh Pengadilan Tinggi Bandung.

Penahanan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB),
Drs. Urip Kusnadji, M.M pada tanggal 01 Oktober 2021

Penetapan tersangka Drs. Urip Kusnadji, M.M yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Bekasi berdasarkan 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk sebagaimana alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP. Setelah penetapan Tersangka, Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Bekasi melakukan penahanan terhadap tersangka, pada tanggal 01 Oktober 2021.

Kepala sekolah SMAN 19 Kota Bekasi, Drs. Urip Kusnadji, MM Selaku Kepala Sekolah SMKN 19 Kota Bekasi ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus korupsi pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dengan anggaran yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019.

Yang bersangkutan disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang RI nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP subsidiair Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang RI nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP atau kedua Pasal 9 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Bekasi menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum pada tanggal 10 November 2021.

Kegiatan Apel Gabungan Seluruh Kejaksaan Negeri Se-Jawa Barat Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

Pada hari Senin, 6/6/2022, Kejaksaan Negeri Kota Bekasi mengikuti Apel Gabungan bersama seluruh Kejaksaan Negeri yang berada diwilayah Jawa Barat, yang dipimpin oleh kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Pelaksanaan Apel Gabungan dilaksanakan melalui sarana VICON (Video Conference), diikuti oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, para Kepala Seksi serta seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, bertempat diruang serbaguna Gedung Kejaksaan Negeri Kota Bekasi.

Pembina Apel Gabungan Dr. ASEP N. MULYANA selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, memberikan arahan kepada seluruh Kejaksaan Negeri se-Jawa Barat untuk secara rutin melaporkan kinerja dan dokumentasi pendukung serta melakukan penyerapan anggaran seoptimal mungkin agar target Triwulan ke-2 (dua) tercapai dengan baik.

Kajati juga menegaskan agar seluruh pegawai meningkatkan semangat serta berkerja sama (berkoordinasi) untuk meningkatkan kinerja pada tupoksi masing-masing. Apel Gabungan diakhiri dan ditutup dengan doa.

Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah (JMS) Kejari Kota Bekasi

Pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 10.00 s/d selesai, Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Bekasi telah melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum Jaksa Masuk Sekolah (JMS) di SMAN 7 Bekasi.

Bertempat di Aula SMAN 7 Bekasi yang dihadiri oleh siswa-siswi perwakilan kelas X dan XI, Kepala Sekolah, serta para Guru, Kasi Intelijen Kejari Kota Bekasi menjadi Narasumber kegiatan Penyuluhan Hukum mengenai Bullying dan Narkotika. Kegiatan penyuluhan hukum JMS dimaksudkan sebagai sosialisasi ketentuan per undang-undangan kepada para siswa sekaligus sebagai upaya pencegahan pelanggaran hukum di kalangan pelajar.

Kegiatan Peresmian Rumah Keadilan (Restorative Justice)

Pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 bertempat di Rumah Adat Kranggan, Jalan Lembur IV, Rt.01 Rw.04 Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jatisampurna telah dilaksanakan Peresmian Rumah Keadilan (Restorative Justice).  

Sesepuh Adat Kranggan, Olot Kisan menyampaikan banyak terima kasih kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi dan Plt. Wali Kota Bekasi, atas terpilihnya kampung Kranggan sebagai tempat Rumah Keadilan (Restorative Justice). Selaku sesepuh adat turunan ke-9 (secara turun temurun sejak abad ke-15 yang meneruskan warisan leluhur untuk menyelesaikan permasalahan warga secara musyawarah), Olot Kisan sangat menghargai hadirnya Rumah Keadilan (Restorative Justice) sebagai wadah penyelesaian kasus dengan berlandaskan hukum. Para tetua adat Keranggan siap berkoordinasi dengan pemerintah untuk pelaksanaan program (Restorative Justice) ini.

Selanjutnya Wakil Ketua I DPRD Kota Bekasi menyambut baik dan menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi atas diadakannya Rumah Keadilan (Restorative Justice) di Kampung Adat Kranggan. Dipahami bahwa selayaknya tidak semua perkara pidana diteruskan melalui proses hukum. Program Restorative Justice yang dilaksanakan oleh Kejaksaan RI diseluruh Indonesia menunjukan bahwa persoalan hukum tertentu dapat diselesaikan melalui perdamaian, dengan memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh peraturan Jaksa Agung.  Rumah Restorative Justice di kampung Kranggan diharapkan menjadi Pilot Project di Kota Bekasi yang dapat dilanjutkan lagi pembentukannya di beberapa wilayah kecamatan lain dengan menyesuaikan kebutuhan yang ada, mengingat kegiatan ini sangat positif untuk masyarakat luas.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi pada intinya menyampaikan mengenai kriteria tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan melalui mekanisme Restorative Justice berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020.  Rumah Keadilan (Restorative Justice) ini diharapkan dapat menyelaraskan nilai-nilai kearifan lokal yang masih dipegang kuat oleh masyarakat adat Kranggan, utamanya penyelesaian masalah melalui musyawarah mufakat, dengan berlandaskan peraturan yang berlaku.

Plt. Wali Kota Bekasi menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Bekasi mendukung penuh Program Restorative Justice Kejaksaan Negeri Kota Bekasi yang diwujudkan dalam Rumah Keadilan (Restorative Justice) di kampung Kranggan. Bahwa Rumah keadilan ini merupakan bagian dalam menjalankan Pancasila yakni sila ke-4, dimana permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat dapat dimusyawarahkan terlebih dahulu sehingga masalahnya tidak sampai ke tingkat pengadilan. Merupakan sebuah kebanggaan bahwa Rumah Keadilan (Restorative Justice) bertempat di Kampung Kranggan, karena Rumah Adat Kranggan adalah bagian dari objek wisata religi budaya yang menjadi destinasi wisata dan cagar budaya nasional di Daerah Kota Bekasi. Sehingga keberadaan Rumah Keadilan (Restorative Justice) tersebut menjadi nilai tambah destinasi wisata, selain sebagai contoh/Pilot Project keberadaan wadah perdamaian untuk penyelesaian kasus hukum yang ringan.

Dalam acara ini juga telah dilaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Plt. Wali Kota Bekasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi yang dilanjutkan dengan Penyerahan Surat Keputusan Wali Kota Bekasi tentang Penetapan Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jatisampurna sebagai Lokasi Rumah Keadilan (Restorative Justice).

Kegiatan Sosialisasi Rumah Restorative Justice

Pada hari Rabu, 23 Maret 2022 telah dilaksanakan acara Silaturahmi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Restorative Justice di Rumah Kasepuhan Kranggan (Sdr. Olot Kisan) yang dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi beserta para Kasi dan Kasubagbin, Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, Perwakilan Kodim 0507/Bks, Tim Pemerintahan Kota Bekasi, Camat Jatisampurna, Lurah Jatirangga dan Para Tokoh Adat serta Tokoh Masyarakat Kranggan.

Dalam pertemuan tersebut Kajari menyampaikan maksud dan tujuan pembentukan Rumah Restorative Justice dimana sebelumnya telah berkoordinasi dengan Plt Wali Kota Bekasi dan untuk mendapatkan dukungan untuk keperluan tersebut.

Rumah Restorative Justice atau Keadilan Restorative, merupakan tindak lanjut dari Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 yang memungkinkan perdamaian suatu perkara pidana yang sifatnya ringan, maka tidak perlu dibawa ke Pengadilan, dengan batasan syarat tertentu, yaitu :

  1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
  2. Tindak pidana dengan ancaman pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
  3. Nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
  4. Korban sepakat untuk memaafkan perbuatan Tersangka.

Keadilan Restoratif merupakan suatu pendekatan dalam masalah pidana ringan yang melibatkan korban, pelaku serta elemen masyarakat demi terpenuhinya rasa keadilan. Masalah yang dapat diselesaikan di rumah Restorative Justice antara lain tindak pidana pencurian, penganiayaan, kecelakaan lalu lintas, dengan memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tersebut.

Sdr. Olot Kisan selaku perwakilan tokoh adat dan tokoh masyarakat setempat mendukung pembentukan Rumah Restorative Justice, sehubungan penyelesaian masalah berdasarkan musyawarah mufakat telah menjadi adat kebiasaan di wilayah tersebut.