Apel Gabungan Kejati Jabar

Senin, Tanggal 2 Januari Tahun 2023, bertempat di Ruang Serba Guna Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, bersama Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi Ibu Laksmi Indriyah R. S.H., LL.M. beserta para pegawai mengikuti kegiatan Apel Gabungan dengan Kejati Jabar secara virtual yang dipimpin oleh Wakajati Jabar. Apel Kerja Gabungan Virtual tersebut rutin diselenggarakan sebagai sarana pengarahan kinerja bagi jajaran Kejati Jabar.


Kunjungan Kerja Virtual Jaksa Agung RI

Kajari Kota Bekasi beserta jajaran mengikuti Kunjungan kerja secara virtual dengan Jaksa Agung RI dalam rangka konsolidasi dan peningkatan kinerja, pada hari Rabu 28 Desember 2022. Kunjungan Kerja virtual yang rutin dilaksanakan tersebut, diikuti oleh satuan kerja Kejaksaan di seluruh Indonesia dan pejabat Kejaksaan di KBRI Bangkok, Riyadh, Singapura serta KJRI Hongkong.


Pemusanahan Barang Bukti BMN Bea Cukai

Pada hari Rabu Tanggal 21 Desember 2022, Kantor Bea Cukai Kota Bekasi melaksanakan pemusnahan barang yang menjadi Milik Negara hasil penindakan berupa Rokok tanpa cukai dan Etil Alkohol ilegal. Pada kesempatan tersebut, Kejaksaan Negeri Kota Bekasi melaksanakan pemusnahan Barang Bukti atas perkara yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap berupa rokok dari 5 perkara, bertempat di halaman kantor KPPBC TMP A Bekasi.

 

 


Sidang Perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 19 Kota Bekasi Pada Pengadilan Negeri Bandung Jawa Barat

Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung telah memeriksa dan memutus perkara atas nama Drs. Urip Kusnadji, M.M dengan putusan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 3,  pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP tentang Tipikor dengan hukuman 5 (lima) Tahun penjara, Uang Pengganti Rp. 702.793.950,- (tujuh ratus dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) subsidiair 2 (dua) tahun Penjara, denda  Rp. 300.000.000,- (tiga ratus Juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan Kurungan.

Pada saat ini perkara a quo masih dalam tahap upaya hukum banding. Sejak diajukannya upaya banding maka perkara Drs. Urip Kusnadji, MM akan diperiksa oleh Pengadilan Tinggi Bandung.

Penahanan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB),
Drs. Urip Kusnadji, M.M pada tanggal 01 Oktober 2021

Penetapan tersangka Drs. Urip Kusnadji, M.M yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Bekasi berdasarkan 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk sebagaimana alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP. Setelah penetapan Tersangka, Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Bekasi melakukan penahanan terhadap tersangka, pada tanggal 01 Oktober 2021.

Kepala sekolah SMAN 19 Kota Bekasi, Drs. Urip Kusnadji, MM Selaku Kepala Sekolah SMKN 19 Kota Bekasi ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus korupsi pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dengan anggaran yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019.

Yang bersangkutan disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang RI nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP subsidiair Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang RI nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP atau kedua Pasal 9 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Bekasi menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum pada tanggal 10 November 2021.

Kejaksaan Negeri Kota Bekasi melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanai (WBBM)

Kejaksaan Negeri Kota Bekasi melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanai (WBBM), yang menitik beratkan dalam 6 area perubahan yaitu :

  1. Management Perubahan.
  2. Penataan Tatalaksana
  3. Penataan Management SDM
  4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
  5. Penguatan Pengawasan
  6. Peningkataan Kualitas Pelayanan Publik

Kepala kejaksaan Negeri Kota Bekasi mengajak jajaran untuk dapat memberikan pelayanan secara maksimal kepada Masyarakat secara cepat, tepat dan profesional dan membentuk Insan Adhyaksa Kejaksaan Negeri Kota Bekasi untuk bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Peningkatan Pelayanan Publik Kejaksaan, antara lain: Pelayanan Tilang, Pelayanan pengembalian barang Bukti dan Pelayanan hukum.

Dalam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bersih dari  Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanai (WBBM) pada tahap perencanaan yang diawali dengan penandatangan Pakta Integritas seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. adalah salah satu bentuk komitmen Kejaksaan  Negeri Kota Bekasi dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang bersih dan bebas dari KKN.

 

Pelatihan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran oleh Pegawai Kejaksaan Negeri Kota Bekasi

Pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 Kejaksaan Negeri Kota Bekasi melakukan kegiatan Sosialisasi dan pelatihan upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran yang dipimpin langsung oleh Bapak Wahyudi, S.H., M.H selaku PLT Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi dan Kepala Sub Bagian Pembinaan Bapak Sigit Prabawa Nugraha, S.E., S.H. Kegiatan tersebut di ikuti dari setiap bidang pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi.