Sidang Perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 19 Kota Bekasi Pada Pengadilan Negeri Bandung Jawa Barat

Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung telah memeriksa dan memutus perkara atas nama Drs. Urip Kusnadji, M.M dengan putusan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 3,  pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP tentang Tipikor dengan hukuman 5 (lima) Tahun penjara, Uang Pengganti Rp. 702.793.950,- (tujuh ratus dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) subsidiair 2 (dua) tahun Penjara, denda  Rp. 300.000.000,- (tiga ratus Juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan Kurungan.

Pada saat ini perkara a quo masih dalam tahap upaya hukum banding. Sejak diajukannya upaya banding maka perkara Drs. Urip Kusnadji, MM akan diperiksa oleh Pengadilan Tinggi Bandung.

Penahanan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB),
Drs. Urip Kusnadji, M.M pada tanggal 01 Oktober 2021

Penetapan tersangka Drs. Urip Kusnadji, M.M yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Bekasi berdasarkan 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk sebagaimana alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP. Setelah penetapan Tersangka, Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Bekasi melakukan penahanan terhadap tersangka, pada tanggal 01 Oktober 2021.

Kepala sekolah SMAN 19 Kota Bekasi, Drs. Urip Kusnadji, MM Selaku Kepala Sekolah SMKN 19 Kota Bekasi ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus korupsi pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dengan anggaran yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019.

Yang bersangkutan disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang RI nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP subsidiair Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang RI nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP atau kedua Pasal 9 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Bekasi menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum pada tanggal 10 November 2021.

Kejaksaan Negeri Kota Bekasi melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanai (WBBM)

Kejaksaan Negeri Kota Bekasi melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanai (WBBM), yang menitik beratkan dalam 6 area perubahan yaitu :

  1. Management Perubahan.
  2. Penataan Tatalaksana
  3. Penataan Management SDM
  4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
  5. Penguatan Pengawasan
  6. Peningkataan Kualitas Pelayanan Publik

Kepala kejaksaan Negeri Kota Bekasi mengajak jajaran untuk dapat memberikan pelayanan secara maksimal kepada Masyarakat secara cepat, tepat dan profesional dan membentuk Insan Adhyaksa Kejaksaan Negeri Kota Bekasi untuk bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Peningkatan Pelayanan Publik Kejaksaan, antara lain: Pelayanan Tilang, Pelayanan pengembalian barang Bukti dan Pelayanan hukum.

Dalam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bersih dari  Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanai (WBBM) pada tahap perencanaan yang diawali dengan penandatangan Pakta Integritas seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. adalah salah satu bentuk komitmen Kejaksaan  Negeri Kota Bekasi dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang bersih dan bebas dari KKN.

 

Pelatihan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran oleh Pegawai Kejaksaan Negeri Kota Bekasi

Pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 Kejaksaan Negeri Kota Bekasi melakukan kegiatan Sosialisasi dan pelatihan upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran yang dipimpin langsung oleh Bapak Wahyudi, S.H., M.H selaku PLT Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi dan Kepala Sub Bagian Pembinaan Bapak Sigit Prabawa Nugraha, S.E., S.H. Kegiatan tersebut di ikuti dari setiap bidang pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi.

Sidang Pidana Khusus Dengan Terdakwa An. Agus Supriyatna, S.Pd, M.M.,

Pada tanggal 6 Januari 2016 telah diadakan sidang perkara An. Agus Supriyatna, S.Pd, MM., dengan perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana bantuan operasional Sekolah (BOS) pusat dan daerah. Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, 2013 dan 2014, serta dana bantuan sosial yg bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggraan 2013. Di sekolah dasar Negeri Mustikajaya I Kota Bekasi, dengan agenda acara pemeriksaan saksi.