Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah (JMS) Kejari Kota Bekasi

Pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 10.00 s/d selesai, Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Bekasi telah melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum Jaksa Masuk Sekolah (JMS) di SMAN 7 Bekasi.

Bertempat di Aula SMAN 7 Bekasi yang dihadiri oleh siswa-siswi perwakilan kelas X dan XI, Kepala Sekolah, serta para Guru, Kasi Intelijen Kejari Kota Bekasi menjadi Narasumber kegiatan Penyuluhan Hukum mengenai Bullying dan Narkotika. Kegiatan penyuluhan hukum JMS dimaksudkan sebagai sosialisasi ketentuan per undang-undangan kepada para siswa sekaligus sebagai upaya pencegahan pelanggaran hukum di kalangan pelajar.

Kejaksaan Negeri Kota Bekasi melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanai (WBBM)

Kejaksaan Negeri Kota Bekasi melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanai (WBBM), yang menitik beratkan dalam 6 area perubahan yaitu :

  1. Management Perubahan.
  2. Penataan Tatalaksana
  3. Penataan Management SDM
  4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
  5. Penguatan Pengawasan
  6. Peningkataan Kualitas Pelayanan Publik

Kepala kejaksaan Negeri Kota Bekasi mengajak jajaran untuk dapat memberikan pelayanan secara maksimal kepada Masyarakat secara cepat, tepat dan profesional dan membentuk Insan Adhyaksa Kejaksaan Negeri Kota Bekasi untuk bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Peningkatan Pelayanan Publik Kejaksaan, antara lain: Pelayanan Tilang, Pelayanan pengembalian barang Bukti dan Pelayanan hukum.

Dalam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bersih dari  Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanai (WBBM) pada tahap perencanaan yang diawali dengan penandatangan Pakta Integritas seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. adalah salah satu bentuk komitmen Kejaksaan  Negeri Kota Bekasi dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang bersih dan bebas dari KKN.

 

Pelatihan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran oleh Pegawai Kejaksaan Negeri Kota Bekasi

Pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 Kejaksaan Negeri Kota Bekasi melakukan kegiatan Sosialisasi dan pelatihan upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran yang dipimpin langsung oleh Bapak Wahyudi, S.H., M.H selaku PLT Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi dan Kepala Sub Bagian Pembinaan Bapak Sigit Prabawa Nugraha, S.E., S.H. Kegiatan tersebut di ikuti dari setiap bidang pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi.

Acara Syukuran Dan Pisah Sambut Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kota Bekasi

Pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020 Kejaksaan Negeri Kota Bekasi mengadakan kegiatan pisah dan sambut kasi Intel lama Lukman Hakim, S.H., M.H. dengan kasi Intel yang baru Yadi Cahyadi, S.H., M.H. dan dilanjutkan syukuran pada kantor sementara Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, diikuti oleh seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, dengan Mengundang anak anak Yatim Piatu dari Yayasan Al-Amanah dan juga para wartawan.  

Kota Bekasi Menjadi Pilot Project Mall Pelayanan Publik di Jawa Barat

KoTa Bekasi, — Kota Bekasi menjadi daerah pertama di Jawa Barat yang memiliki Mal Pelayanan Publik. Sementara di Indonesia, Kota Bekasi menjadi daerah kelima yang telah meresmikan operasional MPP.
Peresmian MPP Kota Bekasi dipimpin langsung oleh Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Senin (12/2/2018), dengan didampingi Kepala Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota Indarto, Kepala Bidang Koordinasi Pelayanan Publik Wilayah I Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pembedayaan Aparatur Negara Suyatno, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi Amit Riyadi, dan sejumlah pejabat penting lainnya.
Kepala DPMPTSP Kota Bekasi Amit Riyadi mengatakan, Mal Pelayanan Publik dibangun dengan konsep ‘one stop center’. Lokasinya bertempat di pusat perbelanjaan Bekasi Juction supaya warga bisa juga mengakses kebutuhan lainnya selama menunggu proses permohonan izin rampung.
“Jadi warga datang ke tempat ini sudah bisa mengurus berbagai macam hal. Tentunya akan memudahkan juga efisien waktu,” ucapnya.
Selain DPMPTSP yang melayani Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Domisili Perusahaan, Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi, Izin Praktik Bidan, Izin Praktik Dokter, dan lainnya, sejumlah instansi yang juga bergabung di MPP ialah Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap tempat warga bisa melakukan pengurusan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan, Polrestro Bekasi Kota yang membuka layanan perpanjangan SIM, pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, izin keramaian, tilang elektronik, juga pojok konsultasi hukum, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melayani penerbitan kartu keluarga, KTP elektronik, akta kelahiran, dan akta kematian, Dinas Tenaga Kerja melayani keterangan antar kerja, dan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot melayani pembayaran rekening tagihan air.
“Pada tahap awal ini, ada sekitar 17 perizinan yang bisa diproses di MPP, tapi bertahap akan ditambah karena instansi lain semisal Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Imigrasi juga nantinya akan kami ajak bergabung di sini,” kata Amit.
Amit memperkirakan, setiap harinya, MPP yang beroperasi Senin-Sabtu pukul 8.00-16.00 WIB bisa didatangi 1.700 warga. Secara bertahap, DPMPTSP akan mengalihkan seluruh petugas pendaftaran yang semula ditempatkan di Kantor DPMPTSP Balai Patriot ke MPP.
Sementara itu, Kepala Polrestro Bekasi Kota Indarto mendesak direalisasikannya gagasan pembangunan MPP karena keinginan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Setiap hari pemohon perpanjangan SIM bisa sampai 400 orang, kemudian di masa-masa pembukaan lowongan kerja, pemohon SKCK bisa ribuan. Tempat kami yang sempit tidak memadai untuk menampung pemohon sebanyak itu sehingga tidak dapat memberikan kenyamanan,” katanya.
Kini dengan hadirnya MPP, ia meyakini animo pemohon bisa terbagi sehingga tidak terfokus di satu lokasi. Dengan demikian, akan lebih mudah membuat puas dan nyaman warga.
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, pihaknya mengambil inisiatif merealisasikan gagasan pembangunan MPP dalam waktu sangat singkat, yakni satu bulan.
“Awalnya memang pesimis karena waktunya sangat singkat. Namun dengan dukungan banyak pihak terkait, kami yakini bisa merealisasikannya dalam waktu singkat dan efisien tanpa perlu banyak rapat,” katanya.
Inisiatif inilah yang mendapat apresiasi positif dari Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi. Kepala Bidang Koordinasi Pelayanan Publik Wilayah I Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemen PAN RB Suyatno mengaku terkejut saat mendapati undangan peresmian MPP di Kota Bekasi.
“Pasalnya tidak pernah ada komunikasi dengan Kementerian perihal rencana ini. Kota Bekasi juga tidak pernah menyatakan kesanggupannya mendirikan MPP, sehingga saat diundang, harus diakui saya terkejut. Tapi ini kejutan yang positif dan pantas dicontoh daerah lain yang ingin membangun MPP, karena cukup dengan niat dan langkah nyata, dalam waktu singkay pun bisa terealisasi,” katanya.
Dibandingkan empat MPP di lokasi lain, yakni DKI Jakarta, Banyuwangi, Surabaya, dan Denpasar (diresmikan bersamaan pada Senin (12/2/2018) ,-red), MPP di Kota Bekasi yang benar-benar konsepnya Mal Pelayanan.
“Di tempat lain baru sekadar mengumpulkan berbagai instansi di satu tempat sehingga warga cukup datang ke lokasi yang sama untuk mengakses berbagai pelayanan. Namun di Kota Bekasi inilah yang benar-benar berada di mal, jadi warga yang datang untuk mengurus izin bisa juga mengakses tempat lain yang juga dibutuhkan, semisal berbelanja, atau makan dan minum selama menunggu izin selesai diproses,” ucapnya.
Satu masukan yang disampaikan Suyatno demi penyempurnaan MPP di Kota Bekasi ialah agar persyaratan yang disampaikan pemohon bisa berlaku ganda untuk segala jenis perizinan yang diurus.
“Jadi jika syarat sama untuk beberapa perizinan yang diingini tak perlu menyiapkan beberapa dokumen, tapi cukup satu karena berlaku paralel,” katanya.